Tahun Depan, Pemprov Papua Kelola SMA/SMK

PACPOS– JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua dipastikan akan mengambil tanggungjawab untuk mengelola SMA/SMK dari Pemerintah kabupaten/kota. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda,SPd, MH kepada wartawan di Jayapura, Selasa (10/9/17).

“pengalihan SMA/SMK ini dipastikan tidak mengganggu postur APBD induk Papua tahun 2018, jadi memang untuk pengalihan SMA/SMK ini sudah bisa dilakukan pada tahun 2018, saat ini tengah dalam proses finalisasi termasuk guru-gurunya,” katanya.

Dikatakan, pengalihan ini sejatinya merujuk pada UU nomor 23 tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah bertangungjawab terhadap pendidikan setingkat SD/SMP, sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK.

“Terkait dengan pembayaran gaji dan sebagainya ini menjadi tangunggjawab provinsi, begitu juga dengan PNS dari kabupaten/kota khususnya guru juga menjadi pegawai provinsi,” katanya.

Mengenai pengawasan, pria berkacamata ini menyebutkan bahwa pemerintah provinsi tentu berharap pemerintah kabupaten/kota juga tetap mengawasi untuk pelaksanaan pendidikan di SMA/SMK di daerah masing-masing.

“Pengawasan kan tetap berjalan, tetapi kita harapkan kabupaten/kota juga membantu mengawasi karena kita tidak intens dalam mengawasi hal ini dengan baik,”sebutnya.

Menurutnya, sapaan akrabnya, Pemprov Papua melalui Dinas Pendidikan sudah berkomitmen agar pengalihan SMA/SMK ini bisa berjalan dengan baik. “Pengalihan ini memang harus direalisasikan sehingga pengalihan kita upayakan untuk segera terwujud,”pungkasnya.

Tahun Depan, Pemprov Papua Kelola SMA/SMK was originally published on Namaku Papua

Advertisements

Pembangunan Papua diekspose dalam bentuk visual

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua akan mengekspose hasil pembangunan masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe-Klemen Tinal, dalam bentuk visual. Hasil pembangunan itu menggambarkan perubahan yang terjadi selama program Gerbangmas Hasrat Papua.

“Selain itu, kami juga akan melakukan seminar pembangunan Papua untuk mempersiapkan 2018-2022,” kata Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musa’ad, (1/10/2017).

Musa’ad  menyebutkan sudah ada tim mengevaluasi sekaligus mengvisualkan semua kemajuan pembangunan di 15 kabupaten yang menjadi fokus program Gerbangmas Hasrat Papua. Visualisasi hasil pembangunan itu bertujuan memberi keyakinan kepada masyarakat Papua. “Sebagai bukti ada perubahan atau tidak selama kepemimpinan Lukas Enembe,” kata  Musa’ad, menambahkan.

Menurut dia, ada dua tim dikirim untuk memantau sejumlah program sekaligus memonitor dan mengevaluasi yang diharapkan dapat mengambil secara visual apa yang terjadi. Ia memastikan saat ini terjadi perkembangan pembangunan yang cukup baik.

Sejumlah pembangunan itu di Kabupaten Lany Jaya dengan pendidikannya, Kabupaten Tolikara dengan bidang kesehatannya, kabupaten Sarmi yang menonjolakn kesehatan dan pendidikan, serta kabupaten Supiori di bidang perenomian, khususnya sektor perikanan dan pariwisata.

Pada bulan November ini pemerintah provinsi Papua juga mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2022 yang akan bekerja sama dengan UGM dan Uncen. “Puncaknya nanti pada November yang akan diekspose secara terperinci,” katanya.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, menyebutkan Gerbangmas Hasrat Papua merupakan program unggulan yang punya daya ungkit tinggi dan dapat dirasakan langsung masyarakat. “Program ini untuk kampung-kampung di Papua,” kata Hery. (*)

Pembangunan Papua diekspose dalam bentuk visual was originally published on Namaku Papua

Gubernur minta pelantikan dewan jalur Otsus segera dilakukan

Gubernur minta pelantikan dewan jalur Otsus segera dilakukan

Gubernur Papua Lukas Enembe - Jubi/Dok

Gubernur Papua Lukas Enembe – Jubi/Dok

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua segera melantik 14 anggota dewan perwakilan rakyat dari jalur otonomi khusus (Otsus). Permintaan itu terkait dengan anggaran perubahan yang menjadi salah satu syarat untuk pelaksanaan pelantikan sudah disetujui.

“Sudah bisa dilantik, karena kami sudah anggarkan di perubahan. Hasil evaluasi juga sudah di sampaikan ke Kemendagri,” kata Luukas, di Jayapura, Rabu (27/9/2017).

Enembe menekankan tidak ada batasan waktu untuk pelantikan 14 anggota dewan jalur Otsus. Hanya saja yang perlu diingat, 14 anggota ini tidak memiliki kewenangan apa pun. “Saya harap setelah dilantik bisa segera bergabung dengan fraksi yang ada di DPRP,” kata Lukas menambahkan.

Terkait soal pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Gubernur Lukas mengatakan SK pelantikan anggota MRP sudah ada, tetapi pihaknya masih berkoordinasi. “Tidak ada orang yang liar masuk di MRP, semua terseleksi dengan baik karena semua tahapan sudah,” kata Lukas yang memperkirakan  pekan depan sudah keluar nama anggota MRP.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda sebelumnya mengatakan pelantikan 14 anggota dewan masih ditunda karena terbentur anggaran perubahan dan tata tertib (tatib).

Menurut ia, ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan untuk pelantikan 14 anggota dewan wakil rakyat itu, di antaranya terkait keuangan atau anggaran.

“Selain itu, kami juga sudah membahas perubahan nomenklatur dalam tatib untuk proses pelantikan anggota dewan itu,” kata Yunus.

Meski begitu Yunus mengaku pembahasan tatib itu masih proses sehingga belum disahkan. (*)

Gubernur minta pelantikan dewan jalur Otsus segera dilakukan was originally published on Namaku Papua

DPRD sosialisasikan perda tentang hutan

DPRD sosialisasikan perda tentang hutan

Peserta sosialisasi Perda No 11 tahun 2015 di gedung Tabita Sentani, Senin (25/9/2017) – Jubi/Engel Wally

Peserta sosialisasi Perda No 11 tahun 2015 di gedung Tabita Sentani, Senin (25/9/2017) – Jubi/Engel Wally

Sentani, Jubi – Peraturan Daerah (Perda ) Nomor 11 Tahun 2015 tentang pemanfaatan hasil hutan pada hutan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura disosialisasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, kepala kampung, kepala kelurahan, pemuda, dan perempuan.

Ketua DPR kabupaten Jayapura melalui Wakil Ketua II, Kornelis Yanuaring, sebelum membuka kegiatan sosialisasi ini mengatakan Perda yang disosialisasikan ini adalah milik masyarakat umum di Kabupaten Jayapura dan secara khusus masyarakat adat.

Dikatakan, Perda ini sudah lama dibuat tetapi baru disosialisasikan sekarang. Perda No 11 tahun 2015 merupakan Perda yang dilakukan atas inisiatif Dewan. Informasi tentang perda ini mungkin belum sampai di setiap kampung sejak ditetapkan, oleh sebab itu Dewan merasa perlu untuk melakukan sosialisasi.

“Ada sejumlah aturan yang saling bersinergi. Perda yang hari ini kita sosialisasikan, lalu ada juga UU No 6 tentang Desa, tetapi juga ada Perda kita tentang kampung adat. Oleh sebab itu, aturan-aturan yang telah ditetapkan ini harus diketahui oleh kita semua secara khusus kepada masyarakat adat di setiap kampung-kampung karena aturan ini sesungguhnya diperuntukkan kepada mereka sebagai dasar dalam melaksanakan semua aktivitas di setiap kampung,” jelas Kornelis Yanuaring, saat ditemui Jubi, di Gedung Tabita, Sentani, Senin (25/9/2017).

Dijelaskan, dalam Perda yang disosialisasikan ini ada sejumlah ketentuan yang arus diikuti dan dijalankan. Tentu tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang juga harus dilaksanakan menurut Perda ini.

“Perda no 11 tahun 2015 terdiri dari delapan bab dimana bab satu tentang umum, bab dua tentang masyarakat hukum adat, bab tiga tentang pemanfaatan hutan pada hutan masyarakat hukum adat, bab empat perizinan hasil hutan di wilayah masyarakat hukum adat, serta masih ada lagi bab yang mengatur soal teknis pelaksanaan di lapangan baik hak dan kewajiban yang harus diikuti secara baik. Perda ini harus didukung dengan peraturan bupati Jayapura,” ujarnya.

Kepala Kampung Yobeh, Sostinus Sokoy, mengatakan Perda yang disosialisasikan ini seharusnya dilaksanakan dengan baik dan paling penting adalah turun dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat adat.

Ketika berbicara hutan di Papua berarti berkaitan dengan hak ulayat yang dimiliki oleh masing-masing orang maupun suku. Oleh sebab itu, Perda ini harus benar-benar sampai di tengah masrakat agar mereka juga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan berdasar kepemilikan hak ulayat tetapi juga aturan yang mengatur tentang hutan,” ungkapnya. (*)

DPRD sosialisasikan perda tentang hutan was originally published on Namaku Papua